Peduli Orang Miskin, Bukan Omong Kosong

Ibu muda itu, sebut saja Ibu Madhlumah, berpenampilan polos dan lugu.  Duduk di ruang tunggu Pengadilan Agama Cianjur, tampak raut mukanya penuh dengan ketertekanan dan kesedihan. Wajahnya yang murung dan memelas membuat saya penasaran ingin sekali ngobrol dengannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dengan dirinya.

Keinginan kuat saya itu bukan karena ingin mengetahui urusan pribadi orang lain. Saya semata-mata ingin tahu masalah apa yang merundungnya selama ini dan bagaimana sampai bisa datang ke pangadilan agama. Di samping itu, tentu saya ingin mengetahui bagaimana perlakuan pengadilan agama kepadanya selama ia berhubungan dengan pengadilan agama.

Bu Madhlumah ternyata tidak sendirian. Dia diantar ibunya, yang duduknya agak terpisah, di ruang tunggu PA Cianjur ini. Saya berhasil mendekati dan ngobrol banyak dengan Bu Madhlumah yang belakangan diketahui berasal dari Cianjur Selatan. Daerah ini merupakan salah satu daerah terpencil di wilayah PA Cianjur. Saya minta izin kepada Ketua PA untuk ngobrol-ngobrol dengan yang berperkara, sendirian, tidak didampingi orang PA.

“Suami saya suka memukul saya Pak,” kata Bu Madhlumah  dengan Bahasa Sunda halus dan kental, setelah ia merasa akrab dengan saya.  “Kasihan juga,” kata saya dalam hati.

Beda Nasib Tenaga Honorer di Kementerian Agama

dan Mahkamah Agung

Di Kementerian Agama, tenaga honorer yang memenuhi kriteria berjumlah 10875. Di Mahkamah Agung, tak satupun tenaga honorer memenuhi kriteria.

Kabar buruk itu datangnya dari Badan Kepegawaian Negara. Akhir Maret lalu, BKN merilis daftar tenaga honorer kategori I di instansi pusat yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Ironisnya, tak satupun tenaga honorer dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang tercantum di daftar itu.

Jumlah instansi pusat yang mempekerjakan tenaga honorer, berdasarkan data BKN, ada 87. Para honorer di 33 instansi sumringah karena masuk kriteria. Sebaliknya, para honorer di 54 instansi terpaksa gigit jari karena tidak masuk kriteria.

Di antara instansi yang tenaga honorernya masuk kriteria adalah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK (1 orang), BPK (1 orang), Setjen DPR (28 orang), dan Kementerian Agama (10875 orang).

Perjuangkan Posbakum, Badilag Gandeng  World Bank,

AusAid dan PEKKA

Cianjur l Badilag.net

Masa depan Posbakum di Peradilan Agama pada tahun 2013 masih belum jelas.  Lokasi posbakum, anggaran, persyaratan untuk mendapatkan layanan Posbakum dan beberapa persoalan lainnya belum terpecahkan.

P.A. Tarutung Adakan Diskusi Tentang Sita

Meskipun 5 (lima) tahun ke depan permohonan sita belum tentu ada diajukan ke Pengadilan Agama Tarutung, maka tidak ada salahnya apabila pada kesempatan ini kita mendiskusikaan persoalan atau masalah sita. Demikian kalimat pembuka yang dilontarkan oleh Bapak M. Arif Sani, SHI., Hakim pada Pengadilan Agama Tarutung yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai nara sumber dalam acara diskusi.

Badilag, HISSI dan MES Teken Nota Kesepahaman

Dari kiri: Dr. Ahmad Kamil, Wahyu Widiana, Dr. Yuslam Fauzi, Dr. Jaenal Arifin dan Prof. Abdul Ghani Abdullah.

Jakarta l Badilag.net. Senin, 07 Mei 2012 12:27

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi syariah menjadi perhatian serius Ditjen Badilag Mahkamah Agung. Karena itu, Senin (7/5/2012), Ditjen Badilag menandatangani nota kesepahaman dengan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).